“Rembug Perempuan Gunungkidul” Menembus Batas, dari Domestik ke Ranah Publik
Hari/tanggal : Kamis/11 Februari 2010
Tempat : Gedung Rapat Sayap Barat Bappeda Gunungkidul
Waktu : 09.00 – 14.00 WIB
- SKPD :
a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Kesehatan
c. Bappeda
d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB
e. Dinas Pertanian
f. Dinad Sosial dan Tenaga Kerja
- Anggota DPRD
- Perwakilan kelompok perempuan di Kecamatan :
- Purwosari
- Saptosari
- Tepus
- Rongkop
- Girisubo
- Tanjungsari
- Semanu
- Gedangsari
- Ngawen
- Nglipar
- Ponjong
- Semin
- Karangmojo
- Playen
- Paliyan
- Wonosari
- Panggang
- Patuk
(Masing-masing kecamatan diwakili oleh 2 orang)
Demikian undangan kami ini, kami berhadap teman-teman PERS dan MEDIA dapat ikut serta agar point-point yang menjadi tujuan kami ini bisa selaras dengan idealisme dan perjuangan teman-teman pers, serta dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas yang menjadi pemerhati media. Atas perhatian anda diucapkan terima kasih.
JMKP "Nyangoni" Anggota DPRD KP
Rabu, 27 Januari 2010 21:24:00
KULONPROGO (KRjogja.com) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan dinilai kurang optimal dalam menampung sekaligus mengusulkan berbagai rencana pembangunan di desa maupun di pedukuhan-pedukuhan . Hal tersebut terbukti banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat tapi tidak terealisasi atau hanya beberapa usulan yang dipenuhi pemerintah kabupaten.
Kenyataan tersebut mengundang keprihatinan pengurus Jaringan Masyarakat Kulon Progo (JMKP) sehingga meminta kepada DPRD setempat agar diikutkan atau dilibatkan dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) yang biasa dilakukan oleh kalangan wakil rakyat.
"Karena dalam Musrenbang usulan dari masyarakat jarang terealisasi, maka kami minta dilibatkan dalam Jaring Asmara. Dengan harapan usulan yang disampaikan langsung kepada anggota legislatif bisa terealisasi," kata Koordinator JMKP Rosmiyati ketika audiensi dengan anggota lintas Komisi dan Fraksi DPRD Kulonprogo, Rabu (27/1).
Audiensi yang diikuti puluhan anggota JMKP dan berbagai elemen masyarakat kemarin dipimpin Ketua DPRD setempat Yuliardi dan dihadiri unsur pimpinan Komisi dan Fraksi. Selain minta dilibatkan dalam Jaring Asmara, JMKP dalam kesempatan tersebut juga menanyakan sejumlah hal terutama kaitannya dengan agenda DPRD masa 5 tahun kedepan dan program apa saja yang menjadi prioritas Dewan untuk segera diselesaikan.
Dalam hal reses atau istirahat, JMKP minta agar anggota Dewan tidak menghambur-hamburkan uang. "Lebih baik anggaran reses itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," pinta Rosmiyatun.
Menanggapi itu, Yuliardi menegaskan bahwa pada saat Dewan reses diawal tahun kemarin, pihaknya tidak menerima atau menikmati anggaran reses. "Jadi kalau reses, anggota Dewan itu tidak dikasih uang," tegasnya. (Rul)
Sumber: Kedaulatan Rakyat, Rabu, 27 Januari 2010 21:24:00
Musrenbang Masih Abaikan Warga
KULONPROGO - Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat bawah, belum mengakomodir kebutuhan warga. Usulan yang diberikan oleh warga dalam Musrenbang, kerap tidak mendapatkan tanggapan.
Hal itu diungkapkan Ketua Forum Jaringan Masyarakat Kulonprogo (JMKP) Rosmiyatun dalam diskusi JMKP dengan Pemkab Kulonprogo di Gedung Binangun Pemkab Kulonprogo, Sabtu (16/1).
Menurut Rosmiyatun, belum terakomodirnya kebutuhan warga dalam pembangunan, dimungkinkan karena tidak semua elemen masyarakat dilibatkan dalam Musrenbang, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Sehingga, perlu adanya perbaikan perbaikan dalam keikutsertaan warga dalam Musrenbang.
Anggota JMKP Mugirah menambahkan, dalam Musrenbang, keikutsertaan kaum perempuan juga masih terbatas. Bahkan usulan mereka yang ikut dalam Musrenbang kerap tidak didengar. Contohnya di Desa Kalirejo, Kokap, dimana usulan pengaspalan jalan yang menunjang aktivitas perempuan berkali-kali disampaikan, namun belum juga ada realisasi.
Kabid Sosial Budaya Bappeda Kulonprogo Eko Wisnu Wardhana menjelaskan, dalam Musrenbang sudah melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat. Meski tidak semua warga diundang karena berbagai keterbatasan, namun perwakilan tiap elemen dipastikan sudah ada.
Menurutnya, setiap usulan yang ada ditampung dan ada prioritas yang mesti dikerjakan terlebih dahulu. "Ada berbagai keterbatasan yang kita hadapi, namun kedepan pastilah akan dilakukan perbaikan demi terwujudnya pembangunan,"terangnya.(ila)
Sumber: RADAR JOGJA, Senin, 18 Januari 2010
Pegiat IDEA Tahun 2009
Rencana jadwal siaran JMKP Ngudhar Gagasan
| No. | Hari / tanggal | Tema siaran | Narasumber / moderator |
| 1. | Kamis 26 November 2009 | Pengelolaan layanan Jaminan Kesehatan dan pendapatan daerah dari sektor kesehatan | N : Dinas Kesehatan M : Ngatinem |
| 2. | Kamis 3 Desember 2009 | Manfaat keterlibatan Masyarakat dalam MUSRENBANG | N : BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo M : Rusmiyatun |
| 3. | Kamis 10 Desember 2009 Hari HAM sedunia! | Pengelolaan Pendapatan dari denda pelanggaran lalu lintas dan pelayanan surat-menyurat di kepolisian | N : Kapolres Kulon Progo M Rusmiyatun |
| 4. | Kamis 17 Desember 2009 | Pengelolaan Retribusi Pariwisata | N : Dinas Pariwisata M : Reniningsih |
| 5. | Kamis 24 Desember 2009 | Pengelolaan Retribusi Daerah (antara lain Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar) | N : Dinas Pendapatan Daerah M : Kadarisman |
| 6. | Kamis 31 Desember 2009 | Pengelolaan Pajak-pajak Daerah untuk pemenuhan hak warga Negara | N Kantor Pajak Kabupaten Kulon Progo M : Ika |
| 7. | Kamis 7 Januari 2010 | Pengelolaan Pendapatan dari Sektor Pertambangan | N : Wahana Lingkungan Hidup DIY M Kadarisman |
| 8. | Kamis 14 Januari 2010 | Manfaat Ombudsman untuk Warga | N : Lembaga Ombudsman Daerah DIY M : Titik |
| 9. | Kamis 21 Januari 2010 | Pengalaman aparat pemerintah di Kabupaten Kulon Progo `srawung' dengan JMKP | N Sekretaris Kecamatan Panjatan M : Rusmiyatun |
| 10. | Kamis 28 Januari 2010 | Partisipasi warga dalam pemberantasan korupsi (termasuk korupsi di nisi pendapatan). | N Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM M Ngatinem |
Baru
 Tools Mainstreaming DRR in Planning and Budgeting Policy administrator @ (23 Nov : 04:02) (Publikasi) |
