Tools Mainstreaming DRR in Planning and Budgeting Policy
Tools Mainstreaming DRR in Planning and Budgeting Policy
Anggaran Daerah dan Industri Ekstraktif
Media Belajar Kebijakan Publik untuk Komunitas Buta Aksara: Eksperimen IDEA Yogyakarta
Membelajarkan masyarakat untuk melek kebijakan publik tidaklah mudah. Apalagi jika warga belajar adalah mereka yang buta huruf, hidup di daerah terpinggir di pelosok perdesaan, dan punya akses terbatas terhadap informasi.
Masyarakat dengan karakteristik demikian cenderung memandang soal-soal kebijakan sebagai urusan abstrak dan berada di luar jangkauan mereka. Jangankan memahami anggaran yang relatif njelimet dan rumit, misalnya. Bahkan kebijakan-kebijakan publik yang bersifat umum saja lazim dianggap sebagai sesuatu yang asing.
***
Tapi IDEA (Institute for Development and Economic Analysis) Yogyakarta punya cara sendiri untuk menyiasati kesulitan itu. LSM yang sudah bertahun-tahun mendampingi masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Gunungkidul ini menggunakan media-media belajar yang unik.
Bentuknya sederhana. Poster-poster kecil tematik seukuran kertas A4. Poster ini bergambar sederhana. Lihatlah contoh Poster 1. "Seorang bapak digambarkan tengah bersiul berjalan menuju balai desa untuk mengikuti Musrenbang. Sementara di belakangnya si ibu pontang-panting mengurus dapur, menggendong anak di tengah tumpukan cucian, nasi gosong, dan piring sisa makan semalam berserakan".
Poster ini secara jenial mempertontonkan sebuah sisi gelap perencanaan pembangunan yang selama ini luput dari perhatian. Ialah bahwa perencanaan pembangunan di tingkat perdesaan, yang kerap disebut Musrenbang cenderung meminggirkan perempuan. Urusan rapat dan musyawarah adalah urusan laki-laki. Perempuan cukup di dapur dan bersibuk dengan soal-soal domestik.
Poster ini biasa digunakan IDEA dalam pembelajaran tentang bias gender dalam kebijakan publik.
Bayangkan seandainya tema gender dibawakan dengan ceramah tanpa sentuhan media. Warga belajar yang rata-rata adalah petani lahan kering hampir dipastikan mengantuk atau pamit pulang. Proses pembelajaran bukan mencerahkan tetapi memberi beban baru bagi perempuan perdesaan.
Poster macam ini telah membuat tema belajar yang berat dan mengawang-awang itu menjadi lebih sederhana, akrab, kontekstual, mengundang gelak tawa, dan merangsang diskusi. Seorang fasilitator tak perlu banyak berkhotbah. Cukuplah dia bertanya: "Menurut ibu-ibu, gambar ini bercerita tentang apa? Di gambar ini, bapak sedang apa? Ibu sedang apa? Mengapa bapak bersiul? Ada yang punya pengalaman mirip dengan gambar ini? Bisa ibu ceritakan?"
Kalau sudah begitu, warga belajar biasanya akan nyerocos bicara. Selanjutnya fasilitator tinggal menyimak kesaksian warga, mencatat, menyimpulkan, dan merangkumnya. Sumber belajar adalah pengalaman langsung. Warga belajar adalah guru. Fasilitator adalah seseorang yang hanya bertugas mempermudah proses belajar. Inti pendidikan orang dewasa tidak lebih dari itu.
***
Namanya Feriawan. Staf informasi IDEA inilah yang membidani poster-poster tematik itu. Tak punya latar belakang pendidikan seni rupa, tapi dia terampil menangkap momen dan menuangkannya ke dalam gambar. "Tidak perlu bagus gambarnya. Yang penting jelas dan kena. Tapi itu justru sering lebih sulit, ya", katanya.
Di meja kerjanya tersimpan puluhan poster tematik yang sudah teruji efektif menjadi media belajar, serta ratusan sketsa dan illustrasi yang tengah dikerjakannya. "Saya berniat membukukannya".
Proses kreatifnya menarik disimak. Biasanya dia mempelajari dulu materi belajar yang disodorkan para fasilitator dan community organizer. "Setelah pesan belajar tertangkap, lalu saya mencari kejadian nyata apa yang kira-kira cocok dengan pesan belajar itu. Baru kemudian saya menggambar".
Tidak semua illustrasi dan gambar yang dia buat berhasil. "Setelah gambar dipakai, teman-teman biasanya memberi masukan gambar kurang ini kurang itu. Lalu saya perbaiki lagi, dan diuji lagi, diperbaiki lagi. Begitu terus". Kadang-kadang dia ikut melihat bagaimana poster yang dibuatnya dipakai sebagai media belajar.
"Mungkin Anda sudah harus bikin panduan penggunaan poster itu," begitu saya bilang padanya. Cobalah bikin catatan "riwayat" masing-masing poster: poster ini dipakai untuk tema diskusi apa saja, khalayaknya siapa saja, berapa lama dipakai, respon apa yang muncul dari warga belajar, apa saja pertanyaan pemancing diskusi yang digunakan, dan seterusnya. Jadi, kelak para fasilitator tidak harus memulai dari nol karena sudah ada panduannya. Dia tinggal memperdalam dan menajamkannya. Hemat waktu dan tenaga.
"Wah! Ide menarik itu," katanya.
***
Sejarah eksperimen penggunaan media untuk pendidikan dan penyadaran kritis yang dilakukan IDEA Yogyakarta lumayan panjang. Lembaga ini pernah membikin "Panjangka tan Kena Sirna" (Harapan yang Tidak Pernah Padam), sebuah film tentang pengalaman perempuan di beberapa desa di Kabupaten Bantul Yogyakarta menghadapi permasalahan kesehatan dan anggaran.
Film ini dibuat sendiri oleh para perempuan desa. Mulai dari penyusunan jalan cerita, hingga pengambilan dan penyuntingan gambar.
Rupa-rupa media massa, mulai dari radio komunitas hingga koran-koran lokal juga pernah dipakai untuk mempublikasikan kegiatan dan gagasan mereka. Tetapi penggunaan media massa ini kerap terganggu keberlanjutannya, baik karena kelangkaan sumberdaya maupun kepentingan bisnis media massa. Dampak penggunaan media massa yang menyasar khalayak luas juga relatif sulit diukur.
Mungkin itu sebabnya IDEA Yogyakarta lebih memilih untuk menekuni pengembangan media pembelajaran dan penyadaran yang lebih menyasar komunitas spesifik warga perdesaan. Pilihan ini juga terlihat dari ragam format media yang kaya gambar, menggunakan bahasa lokal, dan ungkapan-ungkapan yang sederhana. Pilihan yang langka, tapi pas, dan mungkin berdampak lebih nyata.
(Dwi Joko Widiyanto)
Dimuat pada: 8 October 2009
Sumber: http://desentralisasi.net/info-fppm/media-belajar-kebijakan-publik-untuk-komunitas-buta-aksara-2_20091008
Puluhan Wanita Wadul ke Dewan
WONOSARI: Puluhan perempuan tergabung dalam Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul (JKPGK) mendatangi anggota DPRD Gunungkidul. Kedatangan kaum perempuan, Rabu (21/10) kemarin membawa berbagai persoalan yang selama ini tak terselesaikan.
Kaum perempuan ini berharap wakil rakyat untuk melakukan tugas dan kewenang annya agar mendesak Pemkab Gunungkidul tidak lamban seperti saat ini. Persoalan seperti tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat, anggaran droping yang mungkret, kenaikan tarif dasar air PDAM yang mencekik, sistem birokrasi pelayanan pemerintahan yang buruk dan kualitas penanganan tenaga medis di Puskesmas yang tidak syarat dengan pemenuhan hak masyarakat kecil diusung JKPGK saat ditemui seluruh jajaran pimpinan DPRD dan fraksi Gunungkidul.
Kepada tujuh fraksi DPRD Gunungkidul dipimpin Ratno Pintoyo, JKPGK yang terdiri dari enam elemen yaitu Kelompok perempuan Ngudi Makmur kecamatan Paliyan, Kelompok Tani Wanita Sedyo Maju kecamatan Wonosari, Kelompok kader Posyandu Dwi Manunggal kecamatan Panggang, Kelompok perempuan Sumber Rejeki Playen, Serikat Tani Pembaharu (SPP) berharap Dewan segera merespons persoalan yang disampaikan.
Juru bicara JKPGK Purwanti mengatakan permasalahan kesehatan dilihat masih seputar buruknya pelayanan tenaga dan sistem birokrasi baik yang ada di dinas, puskesmas, maupun RSUD. Diskriminasi pelayanan medis masih sering ditemui menimpa pasien pemegang Jamkesmas/jamkesos tyermasuk jenis obat yang diberikan.
Secara tegas JKPGK meminta Pemkab Gunungkidul untuk kenaikan tarif dasar air PDAM digagalkan karena dinilai memberatkan warga setelah SK Bupati Gunungkidul tentang tarif dasar baru PDAM diberlakukan.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Ratno Pintoyo berjanji akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikn JKPGK. Hanya saja Ratno menjelaskan saat ini dengan kendala belum adanya tatib akibat PP tak kunjung turun menjadi hambatan DPRD dalam melangkah. Namun Ratno meminta berbagai persoalan yang sudah disampaikan JKPGK segera di tindaklanjuti jajaran fraksi di DPRD. (Endro Guntoro)
Sumber: Harian Jogja Online di: http://www.harianjogja.com/web2/beritas/detailberita/9341/puluhan-wanita-wadul-ke-dewanview.html
Baru
 Press release: Larangan penerbitan SKTM di Bantul menutup akses masyarakat miskin administrator @ (26 Aug : 15:52) (Rilis) |
| Siaran Awal JMKP Ngudhar Gagasan di Radio Suara Pasar Kulonprogo administrator @ (12 Jun : 15:53) (Laporan) |
| JMKP Dalam Berita: Mengapa Pajak Belum Transparan? administrator @ (05 Jun : 09:53) (Liputan Media Lain) |
