Sebagian besar Camat se-Kulonprogo tidak merealisasikan 100% anggaran
Sebagian besar Camat se-Kulonprogo tidak merealisasikan 100% anggaran. Bahkan ada Camat yang hanya merealisasikan anggaran 37%, yakni Kecamatan Nanggulan. Paparan tersebut terlontar dalam Lokakarya Review RPJMD yang diselenggarakan oleh Bappeda Kulonprogo yang juga diikuti oleh partisipan Jaringan Masyarakat Kulonprogo tanggal 18 Mei 2009. Acara ini diharidi oleh 150 orang yang terdiri dari Lembaga Daerah Pemkab Kulonprogo, Camat & Lurah se-Kab. Kulonprogo, pihak swasta & kelompok masyarakat (JMKP saja). Setelah acara dibuka oleh pembawa acara, kemudian Tim Konsultan Pemkab Kulonprogo melakukan presentasi terkait dengan kinerja pemkab dalam membreakdown RPJMD kedalam program-program kerja tahunan. Kemudian ada pihak pembahas, yakni pihak BPKP & Bappeda Provinsi DIY.Kedua, adanya pemaparan mengenai kinerja Pemkab Kulonprogo yang tidak melaksanakan 32 jenis program yang direncanakan. Diantara program-program yang tidak terealisasi tersebut adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat; peningkatan kapasitas aparatur, dll.
Ketiga, adanya kesempatan JMKP (disampaikan oleh Mbak Rusmiyati) untuk menyampaikan beberapa masukan kepada Pemkab Kulonprogo, diantaranya: dalam penyusunan perencanaan penganggaran hanya dibahas rencana belanja saja, tetapi tidak secara tegas membahas mengenai pendapatan yang salahsatunya merupakan kontribusi masyarakat; perlu ada program khusus yakni pemberdayaan perempuan; PDRB Kab. Kulonprogo yang menjadi sektor unggulan adalah pertanian, tetapi rencana proyek besar seperti Lantamal, Dermaga Pendaratan Ikan, Bandara dan Penambangan Pasir Besi
Keempat, Ada masukan dari salahsatu Lurah (Anang) – nama Desanya tidak disebutkan – yang menyampaikan bahwa perlunya Musrenbangdes/Cam/Kab diselenggarakan secara lebih serius, yakni beberapa hari, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal dan bukan sekedar legalitas formal saja. Selain itu, program-program dari masyarakat dalam musrenbang tersebut diakomodir dalam penganggaran daerah, sehingga memberi manfaat untuk masyarakat.
Dalam catatan IDEA, diperoleh simpulan bahwa dokumen hasil evaluasi mengenai rencana dan implementasi program pemerintah/SKPD dan Camat tidak disertai dengan dokumen hasil analisisnya. Selain itu, Pemerintah/konsultan harus melakukan distribusi terhadap seluruh proses evaluasi program-program pemerintah yang direncanakan dan diimplementasikan kepada SKPD, Camat, Lurah dan Masyarakat. Kemudian, gagasan menambah alokasi waktu untuk proses Musrenbangdes/Cam/Kab perlu dikawal dan mendesakkan untuk menambah kuota kelompok perempuan serta melibatkan partisipasi kelompok masyarakat yang lebih luas.
Selain persoalan di atas, beberapa hal berkaitan dengan pasir besi masih merupakan persoalan panas yagn terus bergulir di Lokakarya ini. (EBM/Fer)
PROFIL KOMUNITAS MITRA PACITAN
IDEA telah melakukan pendampingan di kota PACITAN kurang lebih setahun lalu dalam rangka belajar bersama tentang anggaran, khususnya dalam kerangka peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-haknya sebagai pembayar pajak. Beberapa ulasan tentang perjalanan IDEA bisa di akses di blog ini . Secara singkat, proses-proses yang dilakukan oleh masyarakat bersama IDEA dimulai dari pemetaan masalah, pengorganisasian komunitas sampai dengan pertemuan warga dengan stakeholder dan pemerintah daerah setempat dalam kerangka advokasi anggaran.
Berikut ini adalah profil komunitas yang bermitra dengan IDEA di Pacitan.
[ Read the rest ... ]
IDEA Pertanyakan Akuntabilitas Kebijakan
RADAR MADIUN, Halaman 27 kolom SOSIALITA
Jumat, 8 Mei 2009
MESKI program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) telah lama digulirkan pemerintah, kenyataannya masih ada warga miskin di Kabupaten Pacitan yang belum mengetahuinya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi.
"Hasil studi di dua desa yang kami lakukan, sebagian warga miskin belum menikmati Jamkesmas," kata Yemestri Enita, salah satu staf LSM Institute Development Economic Analysis (IDEA), usai dialog dengan dinas terkait di gedung DPRD pacitan,Kamis(7/5). Dua desa yang menjadi sampel lokasi adalah Desa Sambong (Kecamatan Pacitan) dan Desa Srau (Kecamatan Pringkuku). Warga miskin di kedua wilayah itu mengaku belum mengetahui program Jamkesmas. Sehingga, mereka pun tak mendapatkan pelayanan kesehatan murah dari pemerintah ini.
Demikian pula mengenai pelayanan. Dalam pelaksanaannya, warga miskin pemegang kartu Jamkesmas terkesan dinomorduakan. Berbeda jika pasien yang berobat datang dan langsung membayar. "Karena tidak tahu, warga pun tidak pernah mengurusnya," jelasnya.
Selain Desa Sambong dan Desa Srau, IDEA juga melakukan studi di dua desa lainnya.Yakni, Desa Plumbungan dan Desa Punjung, Kecamatan Kebonagung. LSM yang bergerak di bidang advokasi anggaran, melakukan studi di Pacitan sekitar delapan. Hasilnya, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan masih minim. Sehingga mereka tidak pernah mengetahui implementasi dari peraturan-peraturan yang diberlakukan. Persoalannya, sosialisasi hanya terbatas pada masyarakat tertentu, misalnya tingkat perangkat desa atau kecamatan.
Lebih lanjut anggota LSM yang berkantor di Yogyakarta ini mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat tentunya akan kembali ke masyarakat melalui mekanisme yang dite
tapkan. Tetapi alur tersebut masih sulit untuk diikuti. Misalnya, pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Warga diminta membayar, namun tidak kunjung mendapatkan fasilitas pelayanan penerangan jalan. "Banyak warga yang belum bisa menikmatinya."
Menanggapi berbagai persoalan yang diangkat IDEA tersebut, beberapa dinas terkait memberikan jawaban beragam. Baik mengenai kebutuhan dasar minimal masyarakat, pemanfaatan pajak dan retribusi, sampai aturan main yang didasarkan pada perda. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan ada perubahan kebijakan yang muncul dari usulan masyarakat. Misalnya, pemasangan PJU di tempat-tempat tertentu yang memang sangat diperlukan dan sebagainya.
Sedang terkait pajak, ada klasifikasi. Baik pajak daerah, provinsi maupun pusat. Saat ini, berdasarkan perda, ada enam pajak daerah. Yakni, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak hiburan, reklame, penjualan, hotel dan restoran, pajak PJU dan parkir. Sedang pajak kendaraan bermotor, air bersih bawah tanah, pemanfaat air permukaan menjadi pajak propinsi. Untuk PBB masuk pajak pusat. Hanya, terkait pajak pusat dan provinsi ada pengaturan pembagian basil. (wit/sad)
Pengumuman Pengisian Form Aplikasi Dan Pertanyaan Untuk Menjadi Peserta Workshop Refleksi Advokasi Anggaran Di Indonesia
Salam hangat,
Semoga rekan-rekan pegiat advokasi anggaran di Indonesia dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam memperluas gerakan advokasi di Indonesia.
Setelah melewati satu dekade yang dramatis, gerakan advokasi anggaran di Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial nasional yang ditandai dengan dinamika sebagai berikut:
No Penciri Gerakan Advokasi Anggaran di Indonesia Sekarang
- Melibatkan banyak organisasi, kelompok atau individual dengan arah perubahan yang serupa meskipun memiliki ikatan yang longgar dan tidak seluruhnya terkoordinasi.
- Ada diseminasi gagasan dan literatur yang sengaja dilakukan oleh pelibatnya
- Ada scaling-up dan replikasi dalam gerakan di banyak tempat secara random
- Mengalami peningkatan dalam kuantitas pelibat dan kualitas metodologi advokasinya
- Mengalami diversifikasi dalam perspektif seperti perspektif gender, perspektif hak-hak dasar, perspektif pengurangan resiko bencana, perspektif pengelolaan industri ekstraktif dan lain-lain.
- Mampu mempengaruhi beragam pemegang andil seperti organisasi rakyat, kelompok sosial, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
- Ada perbaikan dalam praktek tata kelola anggaran publik secara gradual seperti perbaikan prosedur partisipasi, peningkatan alokasi untuk kelompok rentan dan lain-lain.
Menilik dinamika terakhir, gerakan advokasi anggaran di Indonesia membutuhkan upaya reflektif untuk meningkatkan kualitas advokasinya.
Untuk memfasilitasi kebutuhan ini, IDEA bekerjasama dengan FITRA, PATTIRO, INISIATIF, LAKPESDAM NU dan International Budget Partnership (IBP) menyelenggarakan "Worskhop Refleksi Advokasi Anggaran di Indonesia" dengan serangkaian agenda sebagai berikut:
| AGENDA | PELAKSANAAN | PARTISIPAN |
| Training Expenditure Tracking | Rabu-Kamis, 22-23 Juli 2009 Capacity building untuk expenditure tracking skill dengan metode partisipatif di kelas dan disertai praktek di lapang.Difasilitasi oleh Vivek Ramkumar dari International BudgetPartnership (IBP). Training ini diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Mengikutsertakan 25 partisipan. | Organisasi non-pemerintah yang bekerja dengan isu advokasi anggaran, pernah melakukan expenditure tracking atau telah memiliki rencanauntuk melakukan expenditure tracking sebagai pelaksanaan atas misi organisasi. |
| Workshop Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar | Jumat-Sabtu, 24-25 Juli 2009 Workshop pelayanan kesehatan dasar untuk memetakan masalah-masalah penganggaran untuk kesehatan dasar sekaligus merumuskan advokasi bersama untuk perbaikan pelayanan kesehatan dasar oleh pemerintah. Difasilitasi oleh Debbie Budlender dari International Budget Partnership (IBP). Mengikutsertakan 25 partisipan. | Organisasi non-pemerintah yang sedang atau pernah bekerja untuk advokasi kebijakan dan atau anggaran layanan kesehatan dasar yang disediakan oleh pemerintah di Indonesia. |
Bila tertarik untuk berpartisipasi, rekan-rekan dapat mengirim-balik lembar isian yang telah dilengkapi dengan informasi yang relevan paling lambat tanggal 5 Juni 2009 ke email idea ideajogja.or.id. atau faximile ke 62-274-583900. Lembar isian dapat didownload di sini.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih. Segala informasi yang dibutuhkan terkait dengan kegiatan ini, silahkan hubungi Wiwid ( HP 085228787503) dan Hernindya (081328703082) atau ke Nomor Telepon IDEA (0274)583900.
English version:
- On Wednesday 22 and Thursday 23 July the workshop will focus on skills-building in expenditure tracking. In choosing participants for these two days, we will prioritise people from organisations that have done expenditure tracking in the past or have definite plans to do it in the future.
- On Friday 24 July the workshop will look at budget work related to primary health care. In choosing participants for this day, we will prioritise people from organisations that . have done policy- and/or budget-related work on primary health care.
Email: idea@ideajogja.or.id
Document should also be translated into Indonesian when we have agreed on the text.
download application's here
In collaboration:
PETA PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KELOMPOK ANGGOTA JARINGAN KELOMPOK PEREMPUAN GUNUNGKIDUL
JKPGK (Jaringan Kelompok Perempuan Gunung Kidul) mendapatkan kesempatan untuk bisa terlibat di forum SKPD di Gunung Kidul dalam waktu dekat ini. Karenanya hari minggu tgl 15 Maret 09 kemarin, JKPGK mengadakan pertemuan untuk persiapan dan berhasil melakukan identifikasi masalah. Berikut adalah hasil musyawarah JKPGK:
[ Read the rest ... ]
Baru
 KELOMPOK PEREMPUAN SUMBER REJEKI BERHASIL MENEMBUS MUSRENBANG KECAMATAN PLAYEN administrator @ (13 Mar : 10:21) (Laporan) |
