Belanja Publik Bukan Lagi Anak Tiri
DALAM anggaran berbasis kinerja (performance budgeting),
sebagaimana yang diterapkan saat ini, dikenal dua jenis belanja (pengeluaran).
Pertama, belanja aparatur daerah, yang kemanfaatannya dirasakan secara
langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh
masyarakat luas.
Kedua, belanja pelayanan publik atau sering disebut belanja publik,
belanja yang kemanfaatannya memang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Perubahan ini mulai ditegaskan dalam Kepmendagri No 29/2002, serta diperkuat
lagi melalui UU No 17/2003 tentang Keuangan Daerah.
Ketentuan itu mengamanatkan bahwa penyusunan APBD harus berdasarkan
pada kinerja. Oleh sebab itu, sistem anggaran lama -anggaran rutin dan
anggaran pembangunan- dinyatakan tidak berlaku lagi. Setiap mata anggaran
harus Begitu pula anggaran tidak harus didesain berimbang, karena boleh
surplus dan boleh pula defisit.
Belanja aparatur meliputi belanja administrasi umum, operasional dan
pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, pengadaan rumah dinas, pengadaan
mobil dinas, dan biaya perjalanan dinas. Sedang belanja publik, misalnya,
meliputi belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi
baik belanja aparatur maupun belanja publik masih dibagi lagi menjadi tiga
kategori: administrasi umum dan pelayanan; operasional dan pemeliharaan;
serta belanja modal.
[ Read the rest ... ]
Rinto Andriono: Ayo, Pantau Anggaran Daerah!
Wheny Hari Muljati
Jakarta - “Saudara sekalian, ke manakah larinya setiap rupiah yang Saudara keluarkan dari kantong Saudara?” tanya seorang community organizer dalam acara pertemuan warga di sebuah desa di Kabupaten Bantul.
Pertanyaan itu membangkitkan berbagai jawaban dari kalangan warga, yang lantas mengarah pada kesimpulan, rakyat telah membayar pajak untuk menggaji pejabat daerah, jadi seharusnya pejabat mempertanggungjawabkan setiap sen uang rakyat saat menyusun anggaran daerah. Rinto Andriono (34), melalui lembaganya, Institute of Development and Economic Analysis (IDEA), menggagas cara baru. Ia berupaya melakukan pendidikan anggaran langsung kepada masyarakat agar anggaran dapat menjadi isu publik. Tujuannya agar masyarakat dapat mencermati anggaran dan paham bahwa anggaran publik di daerahnya harus benar-benar diprioritaskan untuk kesejahteraan mereka.
Ironis “Selama ini, masyarakat, terutama kalangan miskin tidak sadar bahwa merekalah yang memberikan sumbangan terbesar bagi pemasukan daerah,” ujar Rinto membuka percakapannya dengan SH, di Kantor GerAK Indonesia, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Rinto lantas memaparkan data pemasukan Pemerintah Daerah Bantul, di mana sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan yang dibayar oleh kaum miskin yang sakit. Pada tahun 2005, masyarakat miskin Bantul menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp 11.560.000.000. Pemasukan dari kaum miskin tersebut merupakan sumber pendapatan tertinggi pemerintah daerah dibanding pendapatan dari sektor lainnya.
Jumlah sumbangan kaum miskin kepada Pemerintah Derah Bantul tersebut terus meningkat pada dua tahun berikutnya, menjadi Rp 15.682.736.550 (tahun 2006), dan Rp 18.131.809.000 (tahun 2007). Ironisnya, anggaran untuk kaum miskin (2006) justru hanya 0,92 persen dari total anggaran belanja daerah. Padahal, mengingat besarnya sumbangan rakyat kelas bawah itu pada pendapatan daerah, sudah seharusnya alokasi untuk layanan publik mendapat porsi lebih besar.
Menurut Rinto, pendidikan masyarakat soal anggaran sangat penting. “Rakyat yang sadar akan haknya sebagai warga negara, akan mampu ‘melakukan perhitungan’ dengan negara,” ujar Rinto, saat ditanya SH soal perlunya rakyat kelas bawah memahami konsep anggaran belanja daerah. Berdasarkan UU No 25/2004, masyarakat berhak terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Sayangnya, menurut suami dari Dita Fatimah ini, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran ini masih “dibatasi” kalangan elite. Usulan-usulan prioritas belanja publik dari kalangan akar rumput, masih sering “dikalahkan” di tataran keputusan eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, menurut Rinto, masyarakat perlu terus-menerus mencermati anggaran daerah, sudah berpihak pada kepentingan publik atau belum, karena rakyat memang memiliki hak dan kepentingan secara ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan kebijakan anggaran itu.
[ Read the rest ... ]
Berita TEPAT MAJU, Jetis, Selopamioro, Imogiri, Bantul
Nama : Eko Budi Marwanto
Komunitas : TEPAT MAJU, Jetis, Selopamioro, Imogiri, Bantul
Bulan : 18 Desember 2008
Waktu : Pukul 19.30 - 23.00 WIB
Kegiatan : Pertemuan Kelompok Tepat Maju
Aktivitas yang Dilakukan
Pertemuan dilakukan pada pukul 20.00 WIB di rumah Bapak Kasan RT4 dengan dihadiri 23 orang anggota. Agenda pertemuan:
1. Pembahasan peserta dialog yang hadir dalam JARAK di Klisat & workshop CBA di Hotel Matahari
2. Kasus bencana tanah longsor di ruas jalan Selopamioro-Kedungjati di wilayah RT 4 Jetis
Pembawa acara pertemuan Bpk. Muh. Ngadino dan diakhiri pada pukul 23.00 WIB
Hasil Yang Dicapai
• Disepakatinya wakil kelompok yang hadir dalam dialog JARAK dengan pemerintah/DPRD dan workshop CBA, yakni Wakiman dan Muh. Ngadino
• Adanya rencana kelompok untuk melakukan advokasi penanggulangan tanah longsor di ruas jalan Selopamioro -Kedungjati
• Adanya encana advokasi untuk rumah Bp. Suroso RT 4 yang tertimbun tanah longsor beberapa waktu lalu
[ Read the rest ... ]
Diskusi menghadirkan pembicara Wasingatu Zakiyah (IDEA), Febri Hendi Antoni Arif (ICW), Insan Fahmi (Divisi Pencegahan Anti Korupsi KPK) dan Idham Ibty (Kemitraan), Minggu (25/5) di Kampus III UAD Yogyakarta. Regional Manager, Idham Ibty didampingi Panitia, Citra Nudiasari mengatakan sebagai ajang pembelajaran pelajar se-DIY, pihaknya mengadakan sejumlah lomba yakni lomba pidato anti korupsi, design pamflet anti korupsi, cipta lagu anti korupsi, design karikatur anti korupsi, pembuatan program kerja OSIS dalam menanamkan nilai anti korupsi di sekolah, lomba menulis surat untuk presiden untuk anak SD dan lomba menggambar.
"Tujuan kegiatan ini untuk mengkampanyekan kesadaran pelajar anti korupsi karena korupsi bukan hanya permasalahan kepolisian dan kejaksaan saja," ungkap Idham Ibty seraya menambahkan sejumlah lomba tersebut akan digelar Minggu (25/5) di Taman Pintar. Selain itu, akan diadakan bazar menampilkan stand pemerintah, pendidikan, sosial, komunitas dan pelajar, 7-9 Juni di Balaikota. Melalui musik, Kemitraan juga menggelar Festival Musik Pelajar Anti Korupsi, 9 Juni di Halaman Balaikota Timoho. Puncak acara adalah seminar Membangun Sistem Pemberantasan Korupsi yang Progresif: Konsekuensi Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB, 9 Juni di Balaikota dengan pembicara Gubernur DIY, Prof Romli Atmasasmita (Bappenas), Mochamad Yasin (KPK), Dadang Tri Sasongko (Partnership) dengan moderator Deny Indrayana (Pukat UGM). (R-3)-f
sumber: Kedaulatan Rakyat 24/05/2008 10:47:28
Berita aktifitas Kelompok Kandang NGUDI WARAS, Klisat, Srihardono, Pundong, Bantul
Nama : Eko Budi Marwanto
Komunitas : Kelompok Kandang NGUDI WARAS, Klisat, Srihardono, Pundong, Bantul
Tanggal : 6 Januari 2009
Waktu : pukul 20.00 - 01.00 WIB
Kegiatan : Forum Warga
Aktivitas yang Dilakukan
Pertemuan dipimpin Bpk. Samidi dengan dihadiri o/ 18 orang. Pertemuan berlangsung di rumah Bpk. Sariman RT 04 dan dimulai pukul 20.00 - 23.30 WIB. Adapun agenda pertemuan: Pembahasan perkembangan proses pengurusan IMB; Ternak, Laporan keuangan; Arisan; Lain-lain.
Hasil yang Dicapai
• Adanya informasi, bahwa berkas IMB sudah masuk di pemerintah kecamatan
• Ada kesepakatan untuk mengirimkan surat teguran ke-2 kepada Bp. Hermawan terkait proses IMB
• Adanya rencana untuk menanyakan program dan akses warga untuk usaha warga miskin ke Dinas Sosial Bantul
• Adanya laporan keuangan kelompok yang memiliki saldo Rp. 1,276,500
• Arisan dan pertemuan rutin mendatang di rumah Bp. Gito
• Ada agenda di pertemuan mendatang untuk mengembangkan sayap organisasi & pembahasan simpaan-pinjam
[ Read the rest ... ]
Baru
 Kabar FKKP (forum komunikasi kader posyandu) Pleret-Bantul administrator @ (06 Jan : 10:01) (Berita Komunitas) |
