Memahami Anggaran Publik
| Judul | : | Memahami Anggaran Publik |  |
| Pengarang | : | Ahmad Helmy Fuady, Dati Fatimah, Rinto Andriono, Wahyu W. Basjir | |
| Terbit | : | 1-Sep-2002 | |
| Penerbit | : | IDEA Press | |
| Tebal | : | 125 Halaman |
Didorong oleh keprihatinan terhadap kesan rumit dan rewel pada anggaran daerah, para penulis buku ini sengaja tidak mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan teoritik melainkan menyajikan kerangka pemahaman terhadap anggaran bagi awam.
Alat yang digunakan mencapai tujuan tersebut berupa perumpamaan sederhana, serangkaian contoh kasus, visulisasi dalam bentuk kartun, tabel dan diagram alur. Alat-alat tersebut secara bergantian dipakai untuk menjelaskan pengertian anggaran, struktur anggaran, dan proses penganggaran. Anggapan bahwa anggaran merupakan permasalahan rumit akan dapat ditepis ketika kita mulai membaca pemaparan buku ini.
Pemahaman terhadap anggaran buku ini dibangun melalui pendekatan kritis yang mensubversi anggapan bahwa anggaran hanyalah urusan proyek pembangunan dan sumber pembiayaanya. Pembedaan posisi pemerintah dan masyarakat dan pertanyaan mendasar siapa paling diuntungkan dalam proses penganggaran memperjelas bahwa anggaran merupakan cerminan bahkan bagian dari relasi-relasi ekonomi-politik yang ada di dalam masyarakat.
Lahirnya kesadaran kritis yang dibangun ditujukan sebagai prakarsa adanya langkah-langkah yang mendorong perubahan terhadap sistem dan struktur anggaran publik. Untuk mendukung prakarsa ini bab terakhir memberi ruang yang cukup luas untuk melakukan refleksi terhadap strategi advokasi anggaran. Ruang ini diharapkan bisa menjadi rangsangan awal bagi proses tindak advokasi pencarian strategi-strategi baru yang mungkin ditemukan dalam perjalananya. Bab terakhir ini pula yang menegaskan poin penting dari buku ini bahwa yang lebih penting dari sekedar memahami (secara kritis) adalah merubah keadaannya.
Korupsi telanjang di Mata Perempuan
| Judul | Korupsi telanjang di Mata Perempuan |  | |
| Pengarang | Tim IDEA | ||
| Terbit | 1-Sep-2005 | ||
| Penerbit | IDEA | ||
| Tebal | |||
| . |
Kutipan dari pengantar buku
Menyebut perempuan sebagai pendosa yang mendorong terjadinya korupsi yang dilakukan laki-laki tidak pernah memiliki landasan yang kuat, karena tidak ada cukup bukti tentang kuatnya kontrol perempuan atas perilaku kaum laki-laki. Sebaliknya, korupsi justru lebih banyak terjadi dalam struktur kekuasaan atas sumber-sumber publik sehingga akar-akarnya harus dilacak pada elemen-elemen yang membangun struktur tersebut. Artinya, bahkan perempuan yang lebih ketat dalam berperilaku dibanding laki-laki akan dapat terjebak menjadi koruptor karena tekanan struktur kekuasaan yang melingkupinya.
Dalam kungkungan struktur yang korup, keterlibatan yang lebih besar kaum perempuan mungkin tidak akan memperbaiki apapun selain derajat partisipasi mereka dalam birokrasi dan pengambilan keputusan. Karenanya, perubahan positif yang signifikan dari keterlibatan mereka mengandaikan perubahan yang radikal pada relasi kekuasaan birokrasi maupun antara struktur pengelola sumber-sumber publik dengan masyarakat sipil.
Didistribusikan gratis kepada kalangan Ornop dan Masyarakat sipil. Hubungi IDEA untuk mendapatkan buku tersebut.
Persepsi Publik terhadap Korupsi di Surakarta dan Yogyakarta
Korupsi bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah riset yang dilakukan lembaga-lembaga internasional seperti Transparency International (TI) dan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menunjukkan Indonesia ada di puncak di antara negara-negara paling korup di dunia.
Bagi Indonesia, korupsi menimbulkan setidaknya tiga dampak utama, pertama, korupsi menyebabkan misalokasi sumber-sumber ekonomi yang pada gilirannya akan memperlebar kesenjangan ekonomi. Dampak lanjut dari kondisi ini adalah kesenjangan akses terhadap sumber-sumber politik yang memperburuk wajah demokrasi. Kedua, mislaokasi sumber-sumber ekonomi dan perbedaan akses politik menyuburkan kapitalisme perkoncoan ....
Klik di sini untuk laporan selengkapnya
[ Read the rest ... ]
Dana Tak Tersangka 50 Miliar
Bernas Yogya, 10 Juli 2006
Besarnya dana tak tersangka dari perubahan APBD Bantul sangat fantastis. Anggaran yang semula hanya Rp. 4 miliar mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp. 46 miliar, dan sekarang Rp. 50,9 milia. Dana diambil dari PAD dan pengurangan anggaran dinas dan instansi., ?papar Wasingatu Zakiyah dari Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) yang menulis laporan hasil Disaster Budget Tracking Survey yang disampaikan dalam Launching Buku dan Seminar Akuntabilitas Dana Bencana di LPP Convention Hall, Kamis, 6 Juli 2006.
[ Read the rest ... ]
Bakal Calon Bupati Harus Sikapi Isu Perda Partisipasi Anggaran
Kompas, 18 Mei 2006
Wacana penyusunan peraturand aerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan anggaran daerah harus disikapi para calon bupati yang akan maju alam Pilkada Kulon progo sebagai isu strategis. Jika diperlukan, para bakal calon bpati tersebut bisa dipaksa untuk menandatangi kontrak politik sebagai komitment.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang bertema ?Partisipasi masyarakat dalam Penganggaran Daerah? yang diselenggarakan IDEA dan Jaringan Masyarakat Pesisir Kulon Progo di Rumah Makan padang Saiyo Sapta Pesona, rabu, 17 Mei 2006.
[ Read the rest ... ]
Baru
 Bahas Surplus Anggaran Pemprov DIY, Rapat Informal Dewan Dipertanyakan administrator @ (01 Sep : 20:52) (Liputan Media Lain) |
