Dana Perjalanan Dinas Dewan di Protes
Radar Jogja, Jawa Pos, 28 Januari 2006
Dianggarkan Rp. 8 Miliar , dikelola Sekwan Jaringan Pemantau APBD meminta DPRD Bantul melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan mulai pedukuhan hingga kabupaten. Sebab, berdasar pengamatan LSM tersebut, selama ini proses perencanaan hanya melibatkan elite masyarakat.
[ Read the rest ... ]
Amien Desak KPK Turun, 29 Elemen Masyarakat Demo di Kepatihan
Jawa Pos, Radar Jogja, 17 Januari 2006
Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, penuntasan skandal proyek CDMA senilai Rp. 17 miliar harus melalui jalur hukum. Dikatakan tak ada cara lain yang lebih tepat selain proses hukum.? Tuntaskan saja melalui proses hukum,? tegas Amien, usai menghadiri pelatikan pengurus DPD PAN Sleman di Monumen Jogja Kembali, minggu malam.
[ Read the rest ... ]
Profil Komunitas
Sejak tahun 2001, IDEA mengabdikan sebagian sumber daya yang bisa dikelola kepada aktifitas-aktifitas bersama kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah). Melalui program-program yang dikelola, IDEA berupaya menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat lokal di wilayah-wilayah tersebut dalam konteks masing-masing yang spesifik.
Untuk memudahkan proses pembelajaran antar komunitas, IDEA memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang memungkinkan mereka bertemu, berdiskusi dan bertukar informasi, skill dan pengalaman dalam advokasi.
Kilasan komunitas:
[ Read the rest ... ]
Profil PERHIMPUNAN IDEA
PROFIL IDEA YOGYAKARTA
IDEA didirikan pada 20 Mei 1995 dan berbadan hukum pada 22 April 2004 (Akta No: 25/2004 Notaris Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., Yogyakarta). Sesuai mandatnya,
Perhimpunan IDEA didirikan sebagai bagian upaya mendorong pelembagaan mekanisme politik dan kebijakan publik yang menghormati HAM, khususnya hak ekonomi, sosial,
dan budaya.
IDEA sebagai organisasi non-pemerintah memutuskan untuk menjadi bagian transformasi sosial di Indonesia. Satu dekade terakhir ini, perubahan dramatis terjadi
dalam tata pemerintahan di Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun perubahan ini belum tentu menjamin akses kelompok-kelompok rentan terhadap
sumber daya karena, pada saat yang sama, tarik-menarik kekuatan yang bekerja pada kebijakan publik di Indonesia tidak searah dengan kepentingan kelompok rentan.
IDEA menfokuskan energinya pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat serta daerah. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang mengatur
alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber daya publik. Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan
pembangunan milenium, kesetaraan & keadilan gender, pengurangan risiko bencana atau pun untuk pemenuhan hak-hak dasar warga.
Kebijakan anggaran pada akhirnya menjadi kebijakan politik karena banyaknya pihak yang berkepentingan atas ketersediaan sumber daya publik yang terbatas. Untuk
menjamin pemenuhan hak-hak asasi kelompok rentan, maka dibutuhkan sistem kebijakan anggaran yang deliberatif. Dorongan untuk pewujudan kebijakan ini membutuhkan
keberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik.
A. Visi
Terwujudnya kedaulatan rakyat di ranah publik yang ditandai oleh pemenuhan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat.
B. Misi
Mendorong proses-proses politik yang demokratis untuk pemenuhan hak-hak EKOSOB warga melalui perubahan kebijakan, penguatan basis dan peningkatan kesadaran publik.
C. Isu Strategis IDEA
IDEA mendedikasikan diri pada kerja-kerja advokasi anggaran yang dalam 3 tahun ke depan akan mendorong dan tidak tak terbatas pada isu :
- Mendorong kelompok marginal dan gender minoritas untuk berpartisipasi aktif dalam Perencanaan, Penganggaran dan audit anggaran public (Encouraging Marginalized Gender for Participatory planning and budgeting & Participatory Audit).
- Reformasi anggaran (pendapatan dan belanja) untuk pemenuhan hak ekonomi sosial, budaya menuju ke arah pelayanan publik yang lebih baik (Revenue Policy Reform, Social Spending & Public Services).
- Pengurangan Risiko Bencana dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim menjadi arus utama dalam perencanaan dan penganggaran (Adaptation & Risk Reduction Advocacy in Planning&Budgeting).
- Pengembangan IDEA sebagai pusat informasi dan data anggaran daerah (Improving Organization’s Capacity i.e Budget Resource Center).
D. Program Strategis
1. Penguatan kapasitas internal.
2. Advokasi isu-isu strategis untuk mengubah kebijakan di tingkat daerah dan pusat serta relasi keduanya
3. Peningkatan kapasitas kelompok rentan
E. Tujuan Strategis
1. IDEA menjadi lembaga yang kuat dengan ciri-ciri tanggung jawab sosialnya terhadap kelompok rentan terpenuhi, keberlanjutan sumber dayanya, kapasitasnya membaik sehingga menjadi rujukan bagi gerakan masyarakat sipil.
2. Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran
3. Mampu mempengaruhi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah dalam isu-isu strategisnya.
F. Prinsip-prinsip yang dianut IDEA adalah:
1. Akuntabilitas, dalam menjalankan misinya IDEA berpendirian bahwa segala keputusan, tindakan dan sikap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis /moral dan secara hukum.
2. Responsiveness, untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi IDEA menganut pandangan bahwa terhadap korban, atau mereka yang potensial menjadi korban, harus bersikap tanggap untuk menghindari makin dalamnya akibat yang ditanggung korban atau mereka yang potensial menjadi korban. IDEA juga menganut pandangan tanggap terhadap perubahan situasi atau kecenderungan sehingga perubahan strategi dan pendekatan secara bertanggungjawab selalu dimungkinkan.
3. Transparansi, dalam meningkatkan rasa saling percaya dan saling pengertian IDEA menjunjung tinggi keterbukaan dan oleh karenanya selalu mengusahakan mekanisme keterbukaan sebagai prakondisi untuk mencapai akuntabilitas.
4. Partisipasi, agar dapat memajukan kepentingan kelompok marginal (kelompok rentan dan pemilik akses rendah) pelibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan harus dilakukan
5. Fairness, untuk dapat menegakkan keadilan IDEA berpendirian bersikap fair harus diutamakan kepada semua pihak.
6. Proses yang demokratis, untuk mendorong adanya akuntabilitas, saling percaya dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan IDEA mengupayakan pelaksanaan prinsip-prinsip demokratis dalam semua proses pengambilan keputusan strategis, penyusunan rencana kerja dan pengembangan kelembagaan.
7. Afirmatif, mengakui adanya ketimpangan relasi kuasa yang melekat, IDEA percaya bahwa tindakan-tindakan afirmatif harus diambil untuk mengoreksi ketimpangan yang ada.
G. Mandat
IDEA dimandatkan untuk mendorong pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh negara melalui kebijakan anggaran publik, khususnya anggaran daerah. Nilai-nilai yang akan dianut IDEA dalam melakukan dan mengembangkan misinya adalah:
1. Keadilan, IDEA mengimani bahwa semua pihak, terutama kelompok rentan, harus diperlakukan secara fair sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan negara dan memajukan kepentingannya.
2. Kesetaraan gender dan keyakinan, IDEA percaya bahwa identitas gender dan keyakinan seseorang atau sekelompok orang tidak menjadi penghalang untuk diperlakukan secara adil, termasuk dalam memajukan kepentingannya. Dalam situasi di mana terjadi ketidaksetaraan yang melekat (secara struktural) IDEA memandang harus diupayakan koreksi.
3. Keberagaman (pluralisme), IDEA memandang bahwa oleh karena pada dasarnya manusia lahir dengan identitas biologis dan sosial yang berbeda maka segala daya-upaya pembangunan masyarakat harus merayakan (mengakui, menghormati dan membela) keberagaman sebagai bagian integral kehidupan sosial.
4. Nir-kekerasan, IDEA menganut pandangan bahwa pemajuan kepentingan kelompok harus dilakukan dengan cara-cara yang fair dan damai, serta menolak cara-cara kekerasan baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun kekerasan struktural (relasi kuasa)
5. Imparsial, IDEA meyakini bahwa kebenaran dapat datang dan dibawa oleh siapapun dan dari mana pun. Oleh karena itu, keberpihakan IDEA adalah bukan pada kelompok tetapi pada kebenaran yang diusung. Namun demikian, menyadari adanya ketimpangan relasi sosial yang melekat pada masyarakat (embedded) IDEA memilih untuk membela kepentingan kelompok-kelompok marginal bila dihadapkan pada pilihan atau dilema keberpihakan.
6. Keberlanjutan, IDEA meyakini bahwa segala upaya memajukan kepentingan kelompok marginal harus dilakukan secara menerus dengan orientasi jauh ke depan.
H. Fokus Isu
Persoalan-persoalan yang ingin disasar IDEA adalah:
1. Kebijakan-anggaran yang tidak responsif gender, tidak peduli pada risiko bencana, dan tidak akuntabel.
2. Warga yang merupakan kelompok rentan tidak terorganisasi.
3. Masih rendahnya kapasitas warga, aparatur pemerintah dan anggota badan legislatif dalam mengikuti dan mempengaruhi kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran.
4. Proses penganggaran yang tidak partisipatif dan tidak transparan.
Ditinjau dari segi hak-hak sipil dan politik kebijakan dan proses penganggaran yang ada masih diwarnai:
* Apatisme warga atas mekanisme politik (perencanaan dan penganggaran) yang berlangsung Akses publik terhadap informasi publik masih minim
* Sistem sudah demokratis tetapi relasi-kuasa (power relation) masih didominasi oleh relasi patron-klien.
* Kelompok-kelompok rentan belum terlibat dalam proses politik.
Ditinjau dari segi hak-hak EKOSOB kebijakan dan proses penganggaran yang ada masih diwarnai:
* Ketimpangan akses terhadap sumberdaya publik
* Kecenderungan komodifikasi layanan hak-hak dasar (air, pangan, kesehatan dan pendidikan)
* Tidak ada pengakuan atas aset-aset komunitas (obat-obat tradisional,pengetahuan lokal)
* Ketimpangan penguasaan aset-aset ekonomi.
Intervensi yang dilakukan IDEA untuk menjawab persoalan-persoalan di atas pada intinya adalah mendorong proses-proses politik yang demokratis untuk pemenuhan hak- hak EKOSOB warga dan terutama kelompok rentan:
1. Di arena kebijakan: melakukan advokasi kebijakan demi perubahan (melalui) kebijakan
2. Di arena akar rumput : melakukan pengorganisasian dan pendampingan kelompok-kelompok warga, dan membangun jejaring antar kelompok warga.
3. Untuk menjembatani kedua arena di atas : mengembangkan riset, kampanye (to raise public awareness), mengembangkan dan melibatkan diri dalam jaringan, serta penguatan kapasitas aparatur negara dan pegiat intermediary agencies (pelatihan dan/atau technical assistance). IDEA secara khusus memberikan perhatian lebih kepada pembuatan (materi muatan) dan/atau pelaksanaan (Rancangan) Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik,Rancangan Undang-undang Desa, proses perencanaan dan penganggaran, dan integrasi isu gender, Penurunan Risiko Bencana, serta belanja sosial dalam perencanaan dan penganggaran.
I. Layanan Lembaga
(a). Pengorganisasian dan pendampingan kelompok warga
(b). Pendidikan dan penguatan kapasitas
(c). Riset dan/atau analisa kebijakan
(d). Mengembangkan dan/atau melibatkan diri dalam jaringan
(e). Mempengaruhi perubahan kebijakan (lobi, kampanye, dan melibatkan diri secara langsung)
(f). Kampanye
J. Organisasi
Anggota: Agam Fatchurrochman, Agus Eko Purwanto, Achmad An’am Thamrin, Dati
Fatimah, Deddy Heriyanto, Dedy Prihambudi, Deni Purwo Sambodo, Eko Budi
Marwanto, Farida Mahri, Johanes da Massenus Arus, M.B. Damairia Pakpahan, M.
Sulistyobroto, M. Yana Aditya, Muchtar Abbas, Muhammad, Rinto Andriono, Sri
Hidayati, Sunarja, Tiem Farikhah Usman, Valentina Sri Wijiyati, Wahyu Widiarto dan
Wasingatu Zakiyah.
Badan Pekerja: Ridaya La Ode Ngkowe, Farida Mahri, Dedy Prihambudi
Badan Pengawas: Deddy Heriyanto, M. Sulistyobroto.
Badan Pengurus:
Direktur:
Wasingatu Zakiyah
Koordinator Divisi Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif :
Hernindya Wisnuadji
Koordinator Divisi Advokasi Penganggaran untuk Pemenuhan Hak Ekonomi,Sosial dan Budaya: Valentina Sri Wijiyati
Koordinator Divisi Advokasi Kebijakan Sensitif Pengurangan Risiko Bencana :
Sunarja
Manajer Program: Tenti Novari Kurniawati., Yemmestri Enita
Staff Program: Triwahyuni Suci Wulandari, Isnawati, F. Bambang Hery Purwanto
Manajer Pusat Data dan Informasi Anggaran Daerah:
Feriawan Agung Nugroho
Teknisi dan Pustakawan: Agus Eko Purwanto,
Manajer Kantor: Tiem F. Usman
Staff Administrasi: Wiwit Ekawati
Akuntan: Dewayani Retno Indarti, Y.I. Luckyastuti Happy Ria
Kasir: Anis Nuria Perwitasari
Office Boy: Subiyana
Pool of expert: Wahyu W. Basjir, Rinto Andriono, Didik S. Mulyana
Alamat
Jl. Kaliurang Km 5 Gg Tejomoyo CT III/3 Yogyakarta 55281 Indonesia
Telp. / fax +62-274-583900
E-mail : idea@ideajogja.or.id
Web : www.ideajogja.or.id
Facebook : Idea Yogyakarta
Sejarah IDEA
Pada mulanya, tahun 1994, adalah sekumpulan sahabat di antara mahasiswa dan dosen FE UGM yang gelisah menyaksikan kecenderungan menurunnya kualitas demokrasi ekonomi di Indonesia. Dari kegelisahan itu, sampailah mereka pada niat untuk mengembangkan gagasan-gagasan alternatif bagi ekonomi Indonesia, yang ketika itu sangat kuat terinspirasi oleh mainstream pemikiran liberal, sebagaimana tercermin pada kebijakan-kebijakan negara.
Setelah melalui diskusi-diskusi di luar rutinitas kampus, mereka mencapai sepakat untuk mewadahi pergulatan pemikiran yang diniatkan untuk mensubversi pemikiran ekonomi mainstream. Maka, dibentuklah IDEA (Institute of Development and Economic Analysis) di Yogyakarta dengan bernaung di bawah Yayasan Merdeka yang didirikan pada 20 Mei 1995 oleh M. Fikron Arifudddin, Wahyu W. Basjir, Revrisond Baswir, Dumairy, Edy Suandi Hamid, Gunarwanto, Sugeng Santoso, M. Sulistyobroto dan M. Thoriq.
[ Read the rest ... ]
